Hukum · Sosial

Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari Perbuatan Hukum Perdata Bukan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara

tumblr_nmyjckaBOF1rqfvo0o1_1280

Dalam Peraturan Perundang-undangan diadakan pembatasan mengenai Keputusan yang dapat dijadikan sebagai obyek gugatan TUN. Pembatasan pertama disebutkan dalam pasal 2 UU No.9 tahun 2004 jo UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah:

  1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  2. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  3. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan;
  4. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan kitabundang-undang hukum pidana, kitab hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  5. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
  7. Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pembatasan kedua di atur Dalam pasal 49 Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang No.5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

  1. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  • Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalam tulisan ini hal yang aka dibahas dibatasi hanya mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari Perbuatan Hukum Perdata Bukan Objek Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara saja.

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Pada umumnya dalam hukum acara dikenal adanya kewenangan (kompetensi) suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pendapat lain mengenai kompetensi sebagai istilah lain yang sering pula digunakan untuk merujuk kekuasaan atau Lembaga. Kompetensi berasal dari Bahasa latin yaitu “competentia” yang berarti “hetgeen aan jemand toekomt” (apa yang menjadi wewenang seseorang), yang dalam bahasa indonesia hal tersebut sering diartika dengan “kewenangan” atau “kekuasaan atau hak” yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi “competence”.[1] Kompetensi tersebut dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan sesuai dengan objek atau materi atau pokok sengketanya.[2]

  1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara, kompetensi relatifnya diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU NO. 51 tahun 2009 menyatakan: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Pada saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia baru terdapat di 26 Propinsi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru terdapat 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar sehingga wilayah hukum PTUN meliputi beberapa kabupaten dan kota. Sedangkan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi beberapa provinsi, seperti PTUN Jakarta yang meliputi wilayah kota yang ada di Daerah khusus ibu kota Jakarta Raya sedangkan PT.TUN Jakarta meliputi beberapa Propinsi yang ada di pulau Kalimantan, Jawa Barat dan DKI. Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat diatur tersendiri dalam pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 yang menyebutkan:

(1) Tempat kedudukan Tergugat;

(2) Tempat Kedudukan salah satu Tergugat;

(3) Tempat kediaman Penggugat diteruskan ke Pengadilan tempat kedudukan Tergugat;

(4) Tempat kediaman Penggugat, (dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah);

(5) PTUN Jakarta, apabila tempat kediaman Penggugat dan tempat kedudukan Tergugat berada diluar negeri;

(6) Tempat kedudukan Tergugat, bila tempat kediaman Penggugat di luar negeri dan tempat kedudukan Tergugat didalam negeri.

Dengan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat
kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan.

  1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Dalam UU Peratun obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara (Keputusan TUN) ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata,[3] dan keputusan TUN yang fiktif negatif sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU Peratun.[4]

Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 menyebutkan: pengadilan bertugas dan berwenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara. Apakah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara? Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1986 juga merumuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5] Kompetensi absolut suatu badan pengadilan adalah
kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan perbuatan Badan/Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (material daad) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

” Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pembatasan Terhadap Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan UU PTUN yang menjadi objek gugatan atau pangkal sengketa tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengandung unsur bertetangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalagunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang. Secara teoritis Utrecht mengartikan “bestuurshandeling” dengan “perbuatan pemerintah” serta menyebutkan dua bentuk tindakan pemerintah ini Tindakan berdasarkan hukum (rechtshandeling) dan Tindakan berdasarkan fakta (feitelijkehandeling) sebagai dua golongan besar perbuatan pemerintah.[6]

Berdasarkan sifatnya tindakan berdasarkan hukum Ada dua bentuk tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik (publiekrechttelijke handeling) dan tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum privat (privatrechttelijke handeling). Dua bentuk tindakan hukum pemerintah ini berkaitan dengan kedudukan pemerintah sebagai institusi pemegang jabatan pemerintahan (ambtsdrager) dan sebagai badan hukum. tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum privat dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat.[7]

Tindakan pemerintah dalam hukum privat misalnya jual beli tanah dan jual beli barang yang dilakukan pemerintah dalam hubungan hukum perdata. Sedangkan Tindakan hukum publik (publiekrechtshandeling) berarti bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula.[8] Berdasarkan pengertian ini tindakan hukum public berarti tindaka hukum yang didasarkan pada hukum public dan menimbulkan akibat-akibat yang bersifat public (publiekrechttelijk). Tindakan hukum yang didasarkan pada hukum public itu dapat dilakukan baik oleh organ adminstrasi negara maupun organ kenegaraan, atas dasar pengertian ini maka dalam kaitanya dengan peradilan tata usaha negara, pengertian tindakan hukum public harus dibatasi pada tindakan-tindakan hukum public yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang administrasi.

Tindakan hukum public dibidang administrasi ini terbagi kedalam tindakan hukum public beberapa pihak dan tindakan hukum public sepihak. Lebih lanjut tindakan hukum public sepihak ini terbagi lagi menjadi tindakan hukum public yang sifatnya pengaturan (regeling) dan tindakan hukum public yang bersifat penetapan (beschikking). Dengan demikian, menjadikan tindakan hukum public sebagai objek gugatan, dengan tanpa pemilihan secara tegas jenis-jenis tindakan hukum public yang dapat dilakukan oleh pemerintah akan menyebabkan percampuradukan kompetensi peradilan dan melampaui batas kompetensi absolut PTUN. Telah jelas bahwa ada tindakan hukum public pemerintah yang merupakan pengaturan (regeling) dan menjadi kewenagan Mahkamah Agung, ada tindakan hukum privat pemeritah yang merupakan kewenangan Peradilan Umum. Berdasarkan hal tersebut, yang dapat menjadi objek gugatan hanyalah tindakan hukum public pemerintah yang berupa beschikking (ketetapan). Sebagai instrument hukum public yang digunakan oleh pemerintah yang memiliki sifat sepihak (eenjizdigde) dan ditujukan untuk hal yang bersifat individual. Instrument hukum public pemerintah yang tidak memiliki sifat sepihak dan individual, sengan sendirinya tidak dapat disebut sebagai ketetapan dan tidak dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara. Hal ini menjelaskan mengenai pengecualian yang ada pada pasal 2 UU PTUN mengenai KTUN yang merupakan perbuatan perdata yang dibatasi sebagai objek gugatan karena ia merupakan pengaturan yang bersifat umum.

Sumber Putusan

[1] Lihat Basah, Sjachran (1997). Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia. Alumni Bandung. Hal 39.

[2] Lihat Marbun, S.F. (2011). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. Hal 239.

[3] Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

[4] Pasal 3 Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang
Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

[5] Hadjon Phlilipus (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: UGM Press. Hal 318.

[6] E. Utrecht, 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet. IV, Ichtiar, Jakarta. Hal 62.

[7] Ridwan HR 2008, Hukum Administrasi Negara, PT Grafindo Persada, Jakarta. Hal 115

[8] Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Hal 86.

 

Hukum · Sosial

Upah Skorsing dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja

satiric-illustrations-john-holcroft-10.jpg

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pasal 27 (2) UUD 1945

Seringkali pembayaran upah skorsing kepada buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja dianggap tidak adil bagi pengusaha.Pembayara upah skorsing seringkali menjadi alasan peselisihan antara buruh dan pengusaha, karena perselisihan PHK akan menjadi beban baik dari segi biaya maupun waktu bagi pengusaha dan buruh. Dari segi biaya, pengusaha merasa sangat dirugikan jika harus membayar upah skorsing atau upah proses untuk jangka waktu yakni sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, dari segi waktu pengusaha merasa dirugikan karena proses hukum dalam penetapan perselisihan hubungan industrial hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) di Indonesia seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Penafsiran terhadap jangka waktu yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja kemudian menjadi problematika hukum. Tulisan sederhana ini coba menguak tafsir terhadap upah skorsing dalam proses pemutusan hubungan kerja.

Pengaturan Upah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlindungan Negara terhadap rakyat khususnya Pekerja/buruh diatur secara tegas-tegas dalam beberapa pasal dalam batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:
Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layakbagi kemanusiaan” Pasal 28D ayat (2)

“setiap orang berhaak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” 

Lebih lanjut perlidungan bagi buruh di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan dan khsusunya mengenai upah. Dalam Ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Ketentuan mengenai upah ini juga selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yaitu pada Bab X Pasal 88 sampai dengan Pasal 98. Pasal 88 mengatur tentang upah sebagai berikut:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. upah minimum;

  1. upah kerja lembur;
  2. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
  3. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
  4. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
  5. bentuk dan cara pembayaran upah
  6. denda dan potongan upah;
  7. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
  8. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
  9. upah untuk pembayaran pesangon; dan
  10. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Mengenai ketentuan pengupahan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan,

Tindakan Skorsing Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undang

Tindakan skorsing oleh perusahaan terhadap pekerja secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang menyatakan bahwa:

Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/Pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/Pekerja.”

Skorsing secara umum merupakan bagian dari prosedur pemutusan hubungan kerja dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan diyatakan bahwa:

“Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu
yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha”.

 

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja ini juga selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yaitu pada Bab XII Pasal 151 sampai dengan Pasal 172.  Bila terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap buruh maka buruh tersebut berhak atas kompensasi yang harus dibayarkan pengusaha. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan bahwa:

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

 

Komponen penghitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja selanjutnya disebutkan Pasal 157 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan bahwa:

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:

  1. upah pokok;
  2. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

 

Kompensasi pemutusan hubungan kerja untuk buruh yang upahnya tanpa tunjangan maka dasar perhitunganya selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan bahwa:

Upah untuk pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan:

  1. dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari;
  2. dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan Upah minimum provinsi atau kabupaten/kota; atau
  3. dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan Upahnya didasarkan pada Upah borongan, maka perhitungan Upah sebulan dihitung dari Upah ratarata 12 (dua belas) bulan terakhir

Buruh yang dikenakan pemutusan hubungan kerja berhak atas pesangon sesuai dengan jangka waktu masa kerjanya. Besarnya pesangon sesuai dengan jangka waktu masa kerjanya. Besarnya pesangon yang berhak diperoleh buruh yang dikenakan pemutusan hubungan kerja ditetapkan dalam Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan bahwa:

Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
    f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
    g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  6. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan)
    bulan upah;
  7. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Buruh yang dikenakan pemutusan hubungan kerja yang berhak mendapat uang pernghargaan masa kerja adalah buruh yang telah bekerja tiga tahun atau lebih. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan dalam Pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan bahwa:

Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Buruh yang dikenakan pemutusan hubungan kerja berhak memperoleh uang penggantian hak sebagaiamana yang diatur dalam Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan bahwa:

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di manapekerja/buruh diterima bekerja;
  3. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
  4. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Kedudukan Hukum Upah Skorsing Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja

Mengenai dasar hukum kewajiban pemberian upah selama  pekerja bersengketa dengan perusahaan hal tersebut diatur dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang menyatakan bahwa:

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Oleh karena itu para pihak dalam proses pemutusan hubungan kerja, baik itu pengusaha maupun buruh, harus tetap melaksanakan kewajiban, sehingga disisi lainya para pihak juga masih harus tetap memperoleh hak-haknya selama masih berperkara dan menunggu turunya putusan dari Lembaga penyelesaian hubungan industrial

Hal tersebut dipertegas  dalam Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Pesrselisihan Hubungan Industirial menyatakan bahwa:

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.

Ratio legis yang terkandung dalam Pasal 96 UU PPHI adalah prinsip perlindungan hukum bagi pekerja untuk tetap mendapatkan upah selama proses pemutusan hubungan kerja.

Pada 16 September 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pegujian Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara tenaga kerja dan pekerja atau buruh dengan pengusaha selama putusan Pengadilan Hubungan industrial belum ditetapkan tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: 37/ PUU-IX/2011. Permohonan pengujian Pasal 155 ayat 2 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara de facto dan de jure kepada para pihak yang telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya terkait dengan ketentuan tersebut. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.37/PUU-IX/2011 frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan pengadilan hubungan industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh pengadilan hubungan industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 207/G/2011/PN.Sby tanggal 07 Maret 2012 telah menafsirkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dengan memberikan upah proses sebesar enam bulan upah saja. Pada hal dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 207/G/2011/ PN.Sby tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menafsirkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tersebut dengan memutus dan menghukum PT. YTI untuk membayarkan upah proses selama tujuh bulan kepada K sebagai pekerja sebagaimana yang dimintakan oleh K dalam gugatannya (lihat putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt.SusPHI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 halaman 6, 11 dan 12). Majelis Hakim Agung mendasarkan penafsiran ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 yang memberikan upah proses hanya sebesar enam bulan tersebut pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan (Kepmenakertrans No. KEP-150/ Men/2000). Dengan berdasar pada ketentuan dalam Kepmenakertrans No. KEP-150/Men/2000 besarnya upah proses yang layak diberikan berdasarkan keadilan hanya sebesar enam bulan upah saja dan bukan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

***

Pembayaran upah selama skorsing merupakan pengecualian dari prinsip asas No Work No Pay. Oleh karena itu selama proses pemutusan hubungan kerja pihak buruh dan pihak pengusaha masing-masing tetap melaksanakan segala kewajibannya, yang dapat disimpangi dengan tindakan skorsing yaitu larangan bagi buruh untuk bekerja akan tetapi pengusaha tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah selama masa skorsing tersebut.

Penafsiran Mahkamah Konstitusi atas ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan penafsiran sistematik dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Pesrselisihan Hubungan Industirial dengan menitikberatkan pada kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengusaha harus membayarkan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja selama proses penyelesaian perselisihan PHK sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan PHK tersebut berkekuatan hukum tetap.

 

Penafsiran Mahkamah Agung atas ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbeda dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengusaha hanya diwajibkan untuk membayar upah proses tersebut paling banyak selama enam bulan upah saja Majelis Hakim Agung mendasarkan pada interpretasi historis atas ketentuan Pasal 155 ayat (2) ) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 Kepmenakertrans No. KEP-150/Men/2000 yang mengatur mengenai maksimal upah proses selama enam bulan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja selama proses penyelesaian perselisihan PHK.

Peraturan Perundang-Undangan

  1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); (“UU13/2003 Ketenagakerjaan”)
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
  5. Putusan Judial Review Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011 terhadap Pasal 155 (2) UU No.13/2003 Ketenagakerjaan.
  6. Putusan Mahkamah Agung No. 454 K/Pdt.Sus-PHI/2012
Sosial

Perempuan dalam Komoditas Media

tumblr_nauh495vCg1sczrxso1_1280

“Apakah bisa dikatakan tidak menyesatkan, ketika sensasi seksualitas memenuhi ruang pemberitaan lebih banyak daripada kasus korupsi yang menjadi sumbernya, dengan menjarah dan memperkosa ruang pribadi kaum perempuan yang pada dasarnya menjadi korban?:

– Seno Gumira Ajidarma*

Perkembangan teknologi informasi industri media di Indonesia sangat pesat. Industri media sudah masuk dalam era digitalisasi. Dalam pandangan awam, media selalu dianggap pihak yang dianggap paling netral dalam merefleksikan sebuah realitas social masyarakat. Namun sebaliknya kuasa kepentingan ekonomi selalu menjadi motif keberpihakan pemberitaan media hari ini. Beberapa pekan lalu, setidaknya nama seseorang perempuan alumnus sebuah kampus ternama di ibukota menjadi viral dan menghiasi judul-judul pemberitaan media yang begitu mendiskreditkan perempuan sebagai pelaku konten pornografi. Penyebaran informasi yang begitu cepat membombardir citra perempuan tersebut. Kebiasaan industry media yang coba menjajah para netizen awam yang mengkonsumsi berita tanpa sebuah pisau analitis hingga berakhir dalam sebuah kesimpulan pemberitaan yang tak jarang menjadikan kelompok perempuan muatan utama pemberitaan. Hal tersebut semakin rumit, karena tak jarang identitas perempuan pelaku pornografi menjadi muatan utama pemberitaan media, bahkan coba menguak fakta yang tidak relevan dengan judul berita. Anda sebagai pembaca sekaligus manusia bisa membayangkan, betapa besarnya tekanan para perempuan yang terlibat skandal pornografi. Kita belum melupakan seorang perempuan italia[1] diakhir tahun 2016 yang harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena videonya tersebar hingga akhirnya harus mengakhiri hidupnya akibat bully yang dilakukan netizen kepadanya. Eksploitasi perempuan yang divisualisasikan dalam berbagai bentuk tayangan media, dari identitas keperempuanan hingga hal-hal yang tidak berkaitan menjadi bahan konsumsi public. keuntungan industry media seolah-olah menjadi alat tukar sepadan dengan kebutuhan kebenaran informasi warga negara.

Media Representasi Kekuasaan

Kemajuan tekonologi, menjadikan media dan masyarakat hari ini menjadi sesuatu hal yang tidak dipisahkan. konektivitas dieradigital menyebabkan akses media sangat mudah, mampu menghubungkan setiap lapisan kelas dalam masyarakat. Semua orang berlomba-lomba mengakses informasi terbaru yang disajikan oleh media, namun kadang apa yang kemudian ditampilkan media tidak merefleksikan sebuah fakta yang hakiki dalam sebuah kejadian. Opini yang dibanggun tidak lepas dari sebuah kepentingan kekuasaan, bahkan seorang Chomsky[2] beranggapan bahwa[3] media-media utama dikuasai oleh korporasi raksasa yang dimiliki oleh dan berjejaring dengan para konglomerat yang bahkan lebih besar lagi. Hal ini menunjukkan antara pemberitaan dan relasi kepentingan kekuasaan itu sangat dekat. Oleh sebab itu apa yang dimuat dalam pemberitaan tidak jauh dari representasi kepentingan kekuasaan. Kita bisa melhat relasi industry media dengan kekuasaan pemiliknya di Indonesia misalnya MNC Group dimiliki oleh Hari Tanoe, Viva Group dimiliki Aburizal Bakrie, Trans Corp dimiliki oleh Chairul Tanjung Artinya apa? media membentuk opini masyarakat yang berdasar kepada kepentingan penguasa media. Pemilu Presiden 2014 lalu, menggambarkan kondisi koalisi media dan kontestasi politik, itu dibuktikan perbedaan hasil pilpres yang disajikan beberapa TV Nasional sewaktu itu. Jika kita mengacu dengan Fred Inglis[4] dengan pembagian tiga zona[5] dalam teori media yaitu pertama, tatanan dan praktek-praktek signifikasi, kedua tatanan dan praktik kekuasaan, ketiga tatanan dan praktek produksi. Dari ketiga zona tersebut menjelaskan posisi media sesungguhya merepresentasi kekuasaan pemiliknya sebagai alat untuk meproduksi idelologi pemilik media.  Bagaimanapun, ini menunjukan bahwa media tidak pernah otonom dari ideologi pemiliknya yang menjadi latar pemberitaanya.

Perempuan Sebagai Objek kekerasan Media   

media memposisikan perempuan sebagai objek dari sebuah konten pemberitaan. Objektifikasi perempuan oleh media yang kemudian cenderung menempatkan perempuan dalam posisi tidak menguntungkan dalam sebuah pemberitaan. Hal tersebut menindikasikan kekerasan gender dalam berita yang disajikan media. Sembagaimana symbol yang dproduksi dalam sebuah berita, seorang Pierre Bourdieu[6] dalam argumen kekerasan simboliknya menjelaskan bahwa[7] kekuatan simbolik (prestise, hak uhtuk didengarkan dan terhormat) adalah sumber penting kekuasaan. Kekuasaan ini dapat digunakan oleh mereka yang menggunakan untuk memengaruhi pihak lain yang Iebih lemah demi mencapai dan mempertahankan dominasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan, memelihara dan mengubah nilai-nilai moral dalam masyarakat, dan itu sebabnya ia menjadi ampuh. Bentuk kekerasan simbolik itu ditampilkan dalam tayangan media baik itu bentuknya dalam tayang berita maupun film, sinetron dan sebagainya.  Secara garis besar perempuan selalu dikaitkan dengan konotasi seksualitas, seolah olah tubuh perempuan lebih penting disajikan dibandingkan informasi yang seharusnya menjadi kebutuhan publik. ketidaksetaraan dalam penyajian berita media yang kelak menciptakan reaksi buruk publik terhadap merek yang menjadi objek pemberitaan. Bila diperhatikan misalnya iklan pompa air (Shimizu) yang menampilkan perempuan dalam keadaan basah, iklan-shimizu-1.jpgjika ditelaah kita tidak menemukan korelasi antara pompa air dan perempuan tersebut, sulit merasionalkan hal tersebut keterkaitan antara perempuan dengan produk iklan misalkan yang secara langsung tidak berhubungan. Meminjam istilah kang jalal, mengenai media sebagai realitas tangan kedua[8],  media memberikan informasi selektif kepada konsumenya dan menciptakan citra yang buruk kepada perempuan dan kemudian menciptakan selera informasi bagi konsumen Cara kerja media mebentuk selera konsumen dijelaskan oleh Hokheimer[9] bahwa[10] kapitalisme menghasilkan suatu ideologi budaya yang mendominasi melalui upaya penyeragaman. Personalitas dibunuh, standarisasi diagungkan. Realitas industri media tidak bermaksud menyediakan kebutuhan informasi, mereka hanya melihat kebodohan masyarakat sebagai sebuah komoditas. Apa yang disajikan media bukanlah kebutuhan informasi khalayak, namun media membentuk selera kebutuhan informasi khalayak.

***

Industry media punya tanggungjawab social terhadap tayangan ataupun informasi yang tidak mendiskreditkan gender, karena pada hakikatnya perempuan dan laki-laki dilahiran dalam kondisi yang proporsional.  Dalam pandangan Imam Khomeini[11] mengatakan,[12] “Perempuan bukan berada di pinggir sebuah masyarakat, namun ia merupakan poros dari sebuah masyarakat. Tak diragukan lagi bahwa perempuan juga sama seperti pria memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. Oleh karena itu menjaga kesakralan perempuan sebagai poros peradaban adalah hal yang wajib menjaga keberlangsungan peradaban.

Daftar Bacaan

*) Pidato Kebudayaan dalam Pesta Media AJI Jakarta , 22-23 Juni 2013. Galeri Nasional, Jakata.

[1] Diakses http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38953309

[2] Noam Chomsky adalah seorang Professor linguistic, ia termasuk pakar yang paling banyak dikutip sepanjang masa.

[3] How The Worlds Works, Noam Chomsky, 2016 Bandung. Hal 89.

[4] Frederick Charles Inglis adalah Guru Besar Emeritus Studi Budaya di Universitas Sheffield di Inggris.

[5] Film, ideologi dan militer, Budi Irwanto. Insist Press, 1999 Yogyakarta. Hal 24.

[6] Pierre Bourdieu adalah seorang filsuf prancis yang terkenal dengan gagasan Habitus,capital dan Arena, serta  Dominasi Simbolik yang ia tuangkan dalam karya – karyanya.

[7] Kekerasan Budaya Pasca 1965, Wijaya Herlambang Marjin Kiri, 2014 Tangeramg Selatan. Hal 40

[8] Psikologi Komunikasi. Rakhmat, J. Rosdakarya, 1999 Bandung:

[9] Max Horkheimer adalah seorang filsuf Jerman, yang menjadi salah satu filsuf generasi pertama dari Mazhab Frankfurt.

[10] Orde Media, Kumpulan Essai Remotivi, Insist Press 2015 Yogyakarta. Hal 284.

[11] Imam Khomeni adalah seorang pemimpin besar revolusi Islam Iran.

[12]  Diakses pada http://indonesian.irib.ir/artikel/ufuk/item/65745-Perempuan_dalam_Perspektif_Imam_Khomeini

Hukum · Pendidikan

Critical legal studies (CLS): Menggagas Pendidikan Hukum Kritis

3640_full-retina

“Hari-hari ini kita memasuki masa-masa gelap dimana dusta dan dalih beredar dimana-mana. Dan pendidikan hukum yang mengantarkan itu semua!”

-Eko Prasetyo[1]

Sesuai dengan judul tulisan ini, berarti  hal masih merupakan sesuatu hal baru untuk diperbincangkan. Bahkan dikalangan praktisi, akademisi, dan lainya belum menjadi sorotan pembicaraan mereka (sampai saat penulis menyelesaikan studi S1 belum pernah dibicarakan dibangku perkuliahan). Euforia kemajuan ilmu pengetahuan seolah-olah tidak menyentuh reformasi perkembangan ilmu hukum. Kritikan terhadap hukum seringkali hanya berakhir pada perdebatan praktik hukum dan penegakanya. Pendidikan hukum yang menjadi instrumen terciptanya penegakan hukum jarang menjadi sorotan. Akibatnya kritik hukum selalu direduksi dalam dataran praktik sehingga gagasan solutif yang sifatnya membangun nihil. Seringkali terdengar dalam peredebatan hukum muncul argumentasi “undang-undangya memang seperti itu” sehingga perdebatan berakhir pada tafsir pasal dalam undang-undang, sehingga isu hukum selalu dikonstruksi melalui bunyi pasal dalam peraturan bukan membedah dalam pendekatan teoritis. Itu kebiasaan Pendidikan hukum di kampus-kampus yang menjadi pijakan pengetahuan hukum kita hari ini. Sehingga sangat sulit membedaka presepsi hukum kalangan awam dan para akademisi hukum. Oleh karena itu mengkaji ulang Pendidikan hukum(meliputi kurikulum dan lain-lain) sebuah langkah yang bijak dalam  mengevaluasi kerangka berfikir para mahasiswa hukum.

Critical Legal Studies, Tradisi Kiri dalam Pemikiran Hukum

‘Studi hukum kritis (critical legal studies)[2] adalah salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran legal realism[3], studi hukum ini mulai dikembangkan di Amerika Serikat bertepatan dengan diselenggarakanya Conference on Critical Legal Studies di universitas Wisconsim Madison pada tahun 1977.  Secara umum critical legal studies menentang konstruksi berfikir hukum modern yang bersandar pada paradigm positivisme sehingga ilmu hukum diyakini netral, tidak berpihak  dan objektif.  Paradigma postivisme dalam ilmu social yang mempengaruhi ilmu hukum pertama kali dilakukan oleh filsuf Prancis Auguste Comte sebagai upaya penggunaan metode ilmiah dalam menerangkan evolusi social. Semangat postivisme ilmu social kemudian yang dtrasnformasikan dalam pemikiran hukum oleh Bentham, Mill dan Austin dalam kerangka utilitarisme[4]. Postivisme hukum kemudian menghasilkan nilai objektivisme dan formalism[5]. Dalam konstruksi pemikiran paradigma postivisme, maka perangkat ketentuan hukum, diyakini sebagai perangkat yang bersifat netral, tidak berpihak dan harus diberlakukan secara impersional (tidak Subjektif). Pengaruh paradgima postivisme kemudian melahirkan formalisme hukum, yang meyakini dalam menangani kasus hakim mengindintefikasi prinsip dan aturan yang relevan, dan menerapkanya secara deduktif, tanpa bantuan pendekatan lain Hal tersebut menjadi pijakan awal kritikan hukum oleh pemikir Critical legal studies (CLS). Akar intelektual Critical legal studies (CLS) beragam, tetapi paling sering dikaitkan dengan realisme dan historisme pasca strukturalis[6].

Pijakan kritik critical legal studies juga sering diakitkan dengan gaya kritikan para pemikir mazhab Frankfurt (Frankfurt School)[7] yang mengusung tori kritis yang diawali oleh pemikiran kritis yang dibangun oleh Karl Marx yan kemudian mereka dikelompokkan sebagai Neo Marxian. Teori kritis yang dibangun oleh para pemikir mazhab Frankfurt kemudian digunakan sebagai dasar teoritik pengembanganCritical legal studies (CLS). Penganut Critical legal studies (CLS) percaya bahwa logika-logika dan struktur hukum muncul dari adanya Power Relationship dalam masyarakat, keberadaan hukum dianggap untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau kelas dalam masyarakat membentuk hukum. Oleh karena itu kelas masyarakat yang berkuasa yang akan menggunakan hukum sebagai alat ntuk mempertahankan kedudukanya. Sehingga Critical legal studies (CLS) menggugat pertentangan terhadap norma-norma dan standar-standar didalam teori dan praktik hukum yang selama ini diajarkan. Hal tersebut senada dengan Unger[8]  menyatakan bahwa sanintifikasi hukum modern yang tumbuh pada abad ke-19 itu sesungguhnya dimaksud untuk melayani tatanan social yang bercorak pasar bebas yang kompetitif melalui kebebasan yang dijamin oleh system demokrasi. Oleh karena itu konstruksi hukum modern dalam implementasi faktanya berpihak pada kepentngan pasar.

Membangun Kesadaran Kritis dengan Critical legal studies (CLS)

Memperbaiki penegakan hukum berarti melakukan sebuah reformasi dalam Pendidikan hukum. Kampus dalam ini institusi yang paling bertanggungjawab atas bobroknya kualitas para penegak hukum di negeri kita ini. Berkaitan dengan hal tersebut , maka penanaman kesadaran kritis perlu sebagai upaya perbaikan kualitas calon penegak hukum, setidaknya orang-orang yang menjadi produk kampus nantinya tidak melihat hukum seperti kacamata kuda karena harus kita akui bahwa model Pendidikan hukum dikampus menjauhkan para peserta didik dari realitas hukum yang sebenarnya. Dalam konteks pembelajaran critical legal studies dapat dimasukkan dalam materi perkuliahan, atau dibuatkan sebuah mata kuliah khusus sebagai bentuk wacana tandingan dalam kemampanan wacana hukum di kampus-kampus, agar terjadi perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum.

[1] Mengutip  kalimat terakhir mas Eko Prasetyo di https://indoprogress.com/2015/05/brengseknya-pendidikan-hukum-di-indonesia/

[2] Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006. Hal 41

[3] Realisme hukum adalah studi hukum yang menanggap sesuatu yang benar-benar nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum  sebagai serentetan aturan yang termuat dalam perundang-undangan

[4] Utilitarisme menganggap kemanfaatan sebagai doktrin dalam menciptakan hukum

[5] Pemikirian formalism hukum adalah menganggap hukum sekedar ketaatan terhadap undang-undang.

[6] Teori sosiologi yang mendominasi pemikiran social modern yang dipelopori oleh Talcott parsons

[7]  Teori kritis dikembangkan oleh Frankfurt school oleh Max Hokheimer, Erich Fromm dan herbert Marcuse

[8] Pengantar Teori Hukum Kritis, Nusa Media, Bandung 2014. Hal 274.

 

Sosial · Tanpa kategori · Tokoh

Munir Said Thalib: Lelaki dengan Nafas Revolusi

munir6-jpg_041011.jpg

“Munir telah mewariskan kepada bangsa Indonesia sesuatu yang sangat berharga yakni keberanian dan karakter manusiawi untuk memperjuangkan hal-hal yang baik.”

Ahmad Syafii Maarif

Tak ada yang bisa menyangkal, Munir Said Thalib adalah intelektual paling kontroversial dan patut diteladani sejak orde baru runtuh 1998. Kematianya menyisahkan pertanyaan-pertanyaan dikepala semua orang tentang mengapa? Bagaimana? Dan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab atas kematianya. Dia bukan berasal dari kalangan elit yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan. Dia juga bukan seorang intelektual yang menjual nama kemanusiaan untuk dapat meraih kekuasaan. Dia hanyalah seorang revolusioner yang berhasil merebut hati orang-orang yang dilanggar hak-hak kehidupanya. Tentu anda bisa bayangkan di era kekuasaan orde baru yang memenjarakan kebebasan dan anti kritik masih ada orang seperti Munir masih berani menyuarakan sebuah kebenaran walaupun nyawa harus jadi bayaranya. Munir menjadi tokoh revolusioner yang sangat mudah dijangkau, dipahami dan diteladani gagasanya. Pasca keruntuhan orde baru, beberapa kelompok intelektual berbalik menyebrang disisi kekuasaan, sebaliknya Munir justru berani membongkar rangkaian peristiwa penculikan para aktivis mahasiswa dan pemuda, yang melibatkan pemerintah dan membuktikan kejahatan terorganisasir yang dilakukan oknum aparat. Beberapa berhasil diseret ke pengadilan. Bahkan ada beberapa pimpinan TNI diberhentikan. Munir menggambarkan seorang yang mampu bertarung untuk menolak segenap pengaruh kekuasaan terhadap dirinya disisi lain ia tetap konsisten memperjuangkan hak-hak sipil bangsa ini dengan segala resiko ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya.

Karakter dengan orang seperti Munir begitu kompleks, seorang revolusioner seperti Munir telah ditakdirkan untuk menimbulkan banyak kejutan dan drama. Ada beberapa kasus yang di advokasi Munir selama ia di LBH antara lain: [1] Pada tahun 1993 munir melakukan advokasi pada buruh marsinah di sidoarjo gerakan itu ia namai KOSTUM (Komite Solidaritas Untuk Marsinah). Yang belakangan menjadi komite aksi solidaritas untuk munir. Penasihat hukum warga Nipah, Madura dalam kasus pembunuhan petani oleh militer 1993. Penasihat hukum sebelas buruh PT Catur Putra Surya (CPS) Sidoarjo teman Marsinah yang diberhentikan secara paksa kepada perusahaan dan pihak Kodim melalui hukum perdata.  Penasihat hukum keluarga Marsinah yang dianiaya terlebih dahulu sebelum dibunuh. Penasihat hukum Sri Bintang Pamungkas (Ketua Umum PUDI) dalam kasus kriminalisasi dengan tuduhan subversi dan gugatan tata usaha negara atas perkara pemecatan Sri Bintang Pamungkas sebagai dosen di Universita Indonesia (1997). Penasihat hukum mahasiswa dan petani di Pasuruan dalam kasus PT Chief Samsung, dengan tuduhan sebagai otak kerusuhan (1995). Penasihat hukum Muhadi supir yang dituduh melakukan penembakan terhadap petugas polisi di Madura, Jawa Timur (1994)

Ajaran agama adalah spirit perjuanganya, menurutnya agama tidak mengajarkan doktrin dterminsme dalam kehidupan, menjadi alasan orang kemudian pasif dalam melakukan langkah yang progresif dalam kehiidupan itu yang di maknai dalam pidatonya[2] “Islam itu kan membuat orang tidak kufur….memerangi kekufuran agar orang tidak kufur adalah memerangi kemiskinan supaya orang tidak miskin bukan orang miskinya yang diperangi, tidak benar islam itu membuat bapak-bapak hanya ya sudah ini takdir kita jadi miskin mari berdoa dan terus pulang lagi tidur tidur lagi dan tidak melawan apa-apa itu bukan islam.” Ungkap Munir. Pendiri Kontras[3] ini mencita-citakan keadilan, pemerataan, kebebasan sebagai bukti komitmenya terhadap isu kemanusiaan.  Munir muncul sebagai simbol perlawanan kaum mustad’afin, melawan kekuasaan adidaya, baik sendiri maupun kolektif, yang tidak adil dan menindas, yang seolah olah tidak bisa dikalahkan. Tidak diragukan lagi ia adalah lelaki dengan nafas revolusi yang tidak ada habis-habisnya walau sudah di alam lain ia menginspirasi banyak orang, melihat sosoknya seolah terdapat energi yang timbul dalam perjuangan manusia di dunia untuk tujuan-tujuan yang jauh lebih besar hidup penuh kebebasan. Sekarang kesempatan kita untuk membalas segala budi baik almarhum yang membuka pintu kemanusiaan bangsa ini, dengan  doa sehingga kita tetap menjaga ingatan tentang perjuanganya, serta meneladani spiritnya dan menuntut siapapun yang bertanggung jawab atas kematiannya ke hadapan hukum secara adil.

[1] Biografi Munir Said Thalib : Omah Munir http://omahmunir.com/archives/38 Di akses 3 Oktober 2017.

[2] Salah satu dalam adegan Film Dokumenter “Kiri Hijau kanan Merah” diproduksi oleh Watchdoc

[3]  KontraS(Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) adalah Lembaga swadaya masyarakat yang di dirikan oleh Munir tahun 1998 (sebelumnya bernama Komisi Independen Pemantauan Pelanggaran HAM), karena dialah orang pertama yangberani secara terbuka menyampaikan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilakukan instansi dan aparat militer.

Agama · Keislaman

Sayidah Zaniab : Mengenang Putri Zahra Sang Orator Ulung

fatimah

” Ibuku tak pernah meninggalkanku hanya untuk memperhatikan dari jauh di hari ketika kakakku hanya seorang diri, dikelilingi musuh tanpa teman ataupun pendukung”
-Sayidah Zainab As Cucu Baginda Nabi Muhamad Saw

Kitab Nasikh at-Tawarikh karya Mirza Abbas Kulli Khan yang diterbitkan oleh kitab Forooshi e-Islami, Tehran, 1346 di akui koleksi terlengkap dan terakurat sebagai sekaitan dengan kehidupan ainab  binti Ali as. Tanggal kelahiran beliau tidak diketahui pasti, namun dalam beberapa riwayat yang masyhur adalah tanggal 1 Syakban atau 5 jumadilawal, tahun 5 atau 6 H. atau tanggal 9 ramadhan, tahun 9 H. Zainab sendiri  memiliki makna “ makna wanita yang banyak menangis”, dan sumber bahasa lainya menyebutkan bahwa nama tersebut bermakna “pohon yang indah dan harum”. [1] mengenai kewafatan dan makam beliau, yang juga tidak diketahui secara pasti. Riwayat yang lebih mashyur menyatakan bahwa beliau dimakamkan di Damaskus. Sementara riwayat lainya menyatakan bahwa beliau dimakamkan di Madinah ada pua yang menyatakan di Kairo, namu ada beberapa argumen yang menguatkan bahwa beliau dimakamkan di Damaskus. Pertama, beberapa saata setelah rombongan Zainab kembali ke Madinah, Yazid mengirim lagi pasukanya untuk membunghanguskan Madinah. Sehingga beliau as dan keluarga beliau sekali lagi menjadi tawanan dan di bawa ke Damaskus. Dan beliaupun kemudian wafat disana, Kedua kelaparan melandah madinah menyebabkan suami beliau untuk sementara pindah ke sebuah desa di dekat Damaskus. Di sanahlah, ketika beliau sedang salat di sebuah kebun, secara tak sengaja beliau tepukul sekop tukang kebun, atau riwayat lain menyatakan bahwa beliau terserang penyakit serius. Wafat beliau as, ada riwayat yang menyatakan bahwa tanggal 11 atau 21 jumadi atsani. Riwayat lain menyatakan tanggal 24 shafar. Sedangkan riwayat lainya menyatakan tanggal 16 Zulhijjah.[2]

Khotbah di Kufah

Beliau menanggung kepeedihan siksaan fisik dan ketabahaan semasa hidupnya, Kufah adalah kota utama Islam. Ali bin Abi Thalib as telah menjadikanya ibukota selama pemerintahan beliau as. Dan disini pula Zainab as dan Ummu Kultsum as pernah hidup termuliakan. Namun pasca tragedi Karbala mereka datang  ke kota itu sebagai tawanan. Dikisahkan malam mereka tiba di kota itu Istana Ibnu Ziyad terkunci sehingga mereka menggunakan tenda diluar. Kejadian ini yang kemudian terekam dalam sejarah dimana kefasihan wawasan seorang perempuan dalam membela kaumnya menunjukan kualitas dirinya sebagai bagian dari kesucian sebagaimana firman Allah SWT “Sesungguhnya allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu, hai ahl al-Bayt dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Q.S Al-ahzab: 33).[3]  Itu kemudian driwayatkan oleh Basyir bin Khuzaim Al-Asai berkata (xxi): “Aku melihat Zainab binti Ali as saat itu. Tak pernah kusaksikan seorang tawanan yang lebih piawai darinya dalam berbicara. Seakan-akan semua kata-katanya ke luar dari mulut Amirul Mukminin Ali as. Beliau memberi isyarat agar semuanya diam. Nafas-nafas bergetar. Suasana menjadi hening seketika. Beliau mulai berbicara:

 

“segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam atas kakekku Rasulullah Muhamamd saw dan keluarganya yang suci dan mulia.

 

“Amma ba’du. Wahai penduduk Kufah! Wahai para pendusta dan licik. Untuk apa kalian menangis? Air mata ini tak akan berhenti mengalir. Tangisan tak akan cukup sampai disini. Kalian ibarat wanita yang mengurai benang yang sudah dipintalnya dengan kuat hingga bercerai-berai kembali. Sumpah dan janji setia kalian hanyalah sebuah makar dan tipu daya.”

 

“Ketahuilah, wahai penduduk Kufah! Yang kalian memiliki hanya omong kosong, cela dan kebencian. Kalian hanya tampak perkasa di depan wanita tapi lemah dihadapan lawan. Kaliah lebih mirip dengan rumput yang tumbuh diselokan yang berbau busuk atau perak yang terpendam. Alangkah kejinya perbuatan kalian yang telah membuat Allah murka. Di neraka kelak kalian akan tinggal untuk selama-lamanya. “

 

“Untuk Apa kini kalian menangis tersengguk-sengguk? Ya, Demi Allah, banyaklah menangis dan sedikitlah ketawa, sebab kalian telah mencoreng diri kalian sendiri dengan aib dan cela yang tidak dapat dihapuskan selamanya. Bagaimana mungkin kalian dapat menghapuskannya sedangkan orang yang kalian bunuh adalah cucu  penghulu para nabi, poros risalah, penghulu pemuda surga, tempat bergantungnya orang-orang baik, pengayom mereka yang tertimpa musibah, menara hujjah dan pusat sunnah bagi kalian.”

 

“Ketahuilah, bahwa dosa kalian adalah dosa yang sangat besar. Terkutuklah kalian! Semua usaha jadi sia-sia, tangan-tangan jadi celaka, dan  jual beli membawa kerugian. Murka Allah telah Dia turunkan atas kalian. Kini hanya kehinaanlah yang selalu menyertai kalian.”

 

“Celakalah kalian wahai penduduk Kufah! Tahukah kalian, bahwa kalian telah melukai hati Rasulullah? Putri-putri Beliau kalian gelandangkan dan pertontonkan di depan khalayak ramai? Darah beliau telah kalian tumpahkan? Kehormatan Beliau kalian injak-injak? Apa yang telah kalian lakukan adalah kejahatan yang paling buruk dalam sejarah yang disaksikan oleh semua orang dan tak akan pernah hilang dari ingatan.”

 

“Mengapa kalian mesti keheranan menyaksikan langit yang meneteskan darah? Sungguh azab Allah  di Akhirat kelak sangat pedih. Di sana kalian tidak akan tertolong. Jangan kalian anggap remeh waktu yang telah Allah ulurkan ini. Sebab masa itu pasti akan datang dan pembalasan  Allah tidak Akan meleset. Tuhan kalian menyaksikan semua yang kalian lakukan” [4].

Melalui khotbah Zainab as tegas dan berani, serta kata-kata yan gtersebar selama perjalanan, orang – orang kemudian menjadi tahu tentang kebenaran peristiwa karbala.

Pesan untuk Bunda Zainab

Begitu banyak pesan perpisahan yan disampaikan pada beliau, ketika kemudian bunda zainab lahir , Malaikat Jibril as laul turun dan menyampaikan nama untuknya dan iapun mulai menangis. Nabi Saw kemudian bertanya mengapa Jibril menangis, dan Jibriil Menjawab “Wahai Rasulullah, sejak awal kehidupanya, bayi ini akan mengalami kesengsaraan dan kesulitan di dunia ini. pertama, ia akan menangis karena kwafatan anda, kemudian ia akan meratap kepergian  ibunya, lalu kepergian kakanya, Al hasan. Kemudian akan menghadapi kesulitan di padang karbala dan kesengsaraan di padang sunyi itu, sehinggah rambutnya ajanberubah menjadi kelabu dan punggungya pun menjadi bungkuk”.

Suatu hari saat Zainab as telah berusia lima tahun, ia emperoleh mimpi yang menakutkan. Angin buruk menerjang kota serta kegelapan menyelimuti langit dan bumi. Beliau terlempar kesana kemari dan akhirnya tersangkut di dahan pohon besar. Namun angina terlalu kencang, sehingga pohon itu tercabut. Beliau lalu berpegangan pada dahan tersebut namu dahan itu patah, beliau kemudian meraih dua buah ranting itupun patah. Sehinggah beliau terjatuh tanpa ada menopang. Saat bunda zainab menceritakan mimpinya pada Rasulullah Saw pun menangis, Seraya berkata :Duhai putriku, pohon itu adalah aku, yang tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. sedangkan dahan itu adalah ayahmu dan ibumu Fatimah az-zahra, sedngkan ranting tersebut adalah kakak-kakakmu Hasan dan Husain. Mereka semua akan meninggalkan dunia ini sebelum engkau, dan engkau akan mederita atas perpishan dan kehilangan mereka”.[5]

Pernah suatu hari Fatimah az zahrah berwasiat kepada Zainab ia berkata “wahai zainab, sepeninggalku nanti engkau adalah ibu dan adik bagi Husain as”

Kepada zainab dan ummu kaltsum, Imam Husain pernah berkata “ wahai adik-adikku saying ! dalam deraan derita jangan sampai kehilangan kesabaran. Hadapi setiap malapetaka di jalan tuhan dengan kesabaran, keuletan dan ketabahan. “[6]

Salam bagimu, wahai saudari para tertindas, wahai Sayidah Zainab, rahmat dan keberkahan Allah bagimu.

Daftar Bacaan

[1] M.H.Bilgrami. Sayidah Zainab cucu Baginda Nabi Muhammad Saw. Lentera. Jakarta. 2005. Hlm 89-90

[2] Ibid.

[3] Amin ibn Salih Harran al hida. Ayat-ayat untuk ahlulbayt . Zahra. Jakarta 2014. Hlm 56

[4] http://www.majulah-ijabi.org/sejarah/mengenang-sayyidah-zainab-zain-abiha-cucu-rasulullah-saw di akses pada 14 April 2017 pukul 6.46 Wita

[5] M.H.Bilgrami: Op.Cit Hlm 16-17.

[6] S.V Mir Ahmed Ali. Husain The King Of Martyrs. Lentera . Jakarta 2007. Hlm 338.

Sosial

Salman bin Abdulaziz al-Saud dan Mahmud Ahmadinejad : Putra Raja dan Si Anak Pandai Besi

panama-list

Beberapa hari yang lalu Raja Salman tiba di Indonesia, kedatanganya kali ini menjadi diskursus wacana media nasional hari ini. mulai dari binatang peliharaanya sampai dengan gaya hidupnya selama di indonesia menjadi viral. sebenarnya sejak dulu saya ingin menulis mengenai dua pemimpin ini, terkait kebijakan-kebijakan mereka kadang kontroversi, lalu kemudian saya berfikir mungkin menarik ketika membandingkan  kehidupan mereka. Walaupun masa kepimpinan mereka berdua berbeda tetapi menarik saya fikir untuk menelaah latar belakang kehidupan mereka berdua  berhubung mereka sama-sama berasal dari Negara muslim hubungan kedua Negara mereka ini tidak terlalu baik dikarenakan  perbedaan posisi dalam blok sentral dunia. Sebenarnya sangat luas ketika kita coba membandigkan dua tokoh ini saya berusaha untuk objektif oleh karena itu segala terkait aktivitas politiknya bukan menjadi focus saya dalam tulisan singkat saya ini,  berikut perbandingan singkat diantara mereka :

Latar belakang keluarga dan pendidikan

Salman bin Abdulaziz lahir 31 Desember 1935, Ia merupakan putera ke-25 Abdulaziz bin Al-Saud.  Ibunya bernama Hassa Al Sudairi. Salman dan enam saudaranya membentuk pengelompokan bernama Sudairi Seven(Sudari Seven adalah nama yang umum digunakan untuk aliansi kuat dari tujuh bersaudara penuh dalam House of Saud) kita bisa mengasumsikan bahwa ada pertarungan politik elit diantara keluarga kerajaan . Ia dibesarkan di Istana Murabba di Riyadh. Ayahnya merupakan raja Saudi pertama, Raja Salman menerima pendidikan awal di Sekolah Pangeran (prince School sebuah sekolah untuk para pangeran arab) di ibukota Riyadh , sekolah tersebut didirikan oleh ayahnya khusus untuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Ia belajar agama dan ilmu pengetahuan modern. Melihat latarbelakang keluarganya, dapat disimpulkan bahwa sejak kecil Raja salman sudah diberi perlakuan khusus oleh garis keluarganya seperti kebanyakan anak raja-raja, pada umumnya oleh karena itu dirinya dan kekuasaan memang begitu dekat, karena ia besar di lingkungan kerajaan  sebagian besar tentu pengetahuan-pengetahuan yang ia dapatkan itu berasal dari lingkungan kelarganya. Oleh karena it wajar saja gaya hidupnya mewah karena ia berasal dari kalangan borjuis, Ia juga beberapa kali mendapatkan penghargaan Doktor Honoris Causa dari beberapa universitas di usianya 19 tahun, ayahnya menunjuknya sebagai emir dan Wakil Gubernur Riyadh, saya fikir usia sangat muda untuk seorang pemimpin tetapi umur tidak bisa dijadikan standar objektif untuk menilai pengetahuan seseorang namun dengan bekal pendidikan yang menurut saya minim mustahil mampu menjalankan roda pemerintahan dengan umur seperti itu. lalu kita beralih pada Mahmud Ahmadinejad ia lahir 28 Oktober 1956, serta merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, berasal dari kalangan bawah ,ayahnya merupkan seorang Pandai Besi namanya Ahmad Saborjihan saat Ahmadinejad lahir namanya sebenarnya adalah Mahmud Saborjihan, nama tersebut merujuk pada bahasa parsi Mahmoud berakar kata Muhammad sementara saborhijan berarti pelukis karpet tetapi setelah keluarganya hijrah ke Taheran tahun 50-an ia memutuskan mengganti namanya. Di tempat tinggal sebelumnya ia tinggal di sebuah rumah sederhana berlantai dua seorang jurnalis inggris yang pernah berkunjung kesana pernah kesana mengambarkan kondisi rumah rumahnya yang sudah lapuk. Pada awalnya sebelum menjadi tukang besi ayah Ahmadinejad menafkahi tujuh orang anaknya dari membuka toko kelontong (suatu toko kecil yang umumnya mudah diakses umum atau bersifat local) tetapi pekerjaan ini sukar untuk menghidupi keluaranya setelah itu ia beralih menjadi tukang pangkas rambut tetapi tenyata pekerjaan tersebut juga sulit diharapkan. Mehran mohseni, anak dari seorang sepupu Ahmadinejad mengenang keluarga Saborjihan sebagai keluarga yang hidup sangat sederhana. Oleh karena itu Ahmadinejad dan kemiskinan sangat dekat aneka persoalan hidup ia rasakan. Di taheran keluarga Saborjihan mengontrak rumah di kawasan pekerja di timur kota. Di sini ayah Ahmadinejad tak bisa meneruskan profesi lamanya di ardan. Dia merintis dan mengantungkan hidup keluarganya dari bekerja sebagai pandai besi. Di Taheran kala itu, tukang besi adalah profesi masyarakat kelas kempt, satu strata dengan pekerja pabrik, tambang minyak, listrik, indutri kayu, pertambangan, kereta api, supir truk, penjaga toko dan lain sebagainya. Agama menjadi pengganti komunitas mereka di masa itu di rezim syah pahlevi. Moderenisasi di iran justru mempertkuat kelompok tradisional dan keluarga saborjihan terimbas gerakan itu, itu mungkin menjadi alasan ahmad mengubah nama anaknya menjadi Mahmoud Ahmadinejad. Pihak keluarga mengatakan perbahan nama tersebut berankat dari semnagat mencari kehidupan yang lebih layak Mahmoud Ahmadinejad dalam bahasa parsi  berarti ras yang unggul, bijak dan pari purna, tapi sebagus apapun namanya ia tetap masi berada dalam strata masyarakat kecil yang ternafikan haknya. Usaha las bukan sesuatu yang bisa melambungkan kesjahteraan keluarga Ahmadinejad tetapi ayah Ahmadinejad punya kebanggan sendiri, setidaknya putranya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Kata Nasser hadian  jazzy, teman Ahmadinejad semasa kecil Ia adalah penggila bola. Dia selalu merih rangking satu sejak ia sekolah dasar. Ahmadinejad kecil lalu menyelesaikan pendidikan tingkat menegahnya di Taheran, antara lain di sekolah Sa,adi dan Danesymand. Ahmadinejad sendiri tumbuh seperti pemuda biasa, jauh dari gambaran alien iran. Semasa remaja, putera pandai besi ini selalu tertarik pada paham-paham berbau revolusi sosial Islam hingga sempat berkenalan dengan pemikiran Islam Kiri dari filsuf Ali Syariati yang berusaha mengharmonikan sosialisme dengan Islam.Umur 20an, Ahmadinejad menjadi murid Mizbah Yazdi di Madrasah Haqqani dan asyik kemasuk dalam pemikiran Haqqani yang disebut Farhang Rajaee sebagai kutub pemikiran politik paling berpengaruh di Iran dewasa ini. Dia masih anak tukang las. Dia malah terlihat lebih alim disbanding banyak sebayanya. Mungkin ini buah pendidikan dari ibunya sayid kanom yang kemana mana selalu menggunakan cadar hitam. “ dia sangat relegius “ lkata Ibu saborjihan, kata sepupu Ahmadinejad “ dia punya keteratarikan dan bakat memahami Al-Qur’an bahkan saat usianya masih dini” pada tahun 1975, Ahmadinejad diterima sebagai mahasiswa fakultas teknik sipil di universitas Sains dan Teknologi Taheran (elm o San’at). Dalam ujian akhir nasional, ia mendapat rangking nasional 130 sebuah prestasi yang mencenagkan unuk seoran anak pandai besi.

Demikian sedikit perbandingan dari mereka, setidaknya menjadi modal pengetahuan awal tentang mereka sebelum menilai mereka berdua.