Hukum · Sosial

65/66 dan 2 Dekade Reformasi

tragedi-65

“Tapi perjuangan adalah api yang menjalar-jalar tanpa mengenal takut. Ia melintasi waktu dan generasi. Ia menolak untuk tunduk memilih binasa dari pada diam.”
Sarasdewi Refleksi Aksi Kamisan 501

Reformasi sudah mencapai usianya 2 Dekade, persisnya sejak tanggal 21 Mei 1998, yang ditandai dengan Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya sebagai Presiden kepada B.J. Habibie, hingga akhirnya sampai hari ini kita menganggap bergulirlah sebuah era kita sebut itu Reformasi. Kejadian tersebut diikuti gelombang euforia politik dan pembicaraan tentang reformasi, Rejim yang seharusnya menjadi arus balik bangsa kita dalam merefleksi diri dan lebih bijaksana menggunakan cara pandang yang lebih luas dalam memahami suatu peristiwa politik dan kemanusiaan yang begitu kelam dan pernah dialami bangsa ini. Sebuah narasi sejarah yang bertahan hingga 32 tahun dalam belenggu kediktatoran Soeharto hingga kekuasaanya bertahan yaitu “Peristiwa 1965-1966”. Peristiwa 1965-1966 merupakan suatu peristiwa tragedi kemanusiaan yang menjadi lembaran sejarah hitam bangsa Indonesia. Kebijakan negara yang diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI pada waktu itu, dilakukan secara berlebihan dengan menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa manusia baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka.[1] Kejahatan masa lalu bukan melulu yang terlihat dalam serangkaian kekerasan, pembunuhan, dan penghilangan nyawa yang sewenang-wenang karena pandangan politik yang dimiliki.[2] Namun upaya Negara selama 2 Dekade Reformasi terkait resolusi tragedi 1965-1966 hanya pepesan kosong belaka, pergantian penguasa tidak merubah apapun terkait para pelaku tragedi tersebut, ketidakseriusan untuk menyelesaikan konflik ini tampak di setiap pergantian rejim kekuasaan. Sisa-sisa kroni kekuasaan Soeharto masih melenggang bebas dilayar-layar kaca bahkan selalu coba berupaya memutus upaya penyelesaian kisah tragedy di Masa Lalu.

B.J. Habibie, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

B.J. Habibie merupakan sebuah awal era baru Reformasi, di awal kisah kekuasaanya ia menjanjikan pemilu yang lebih demokratis, Jumat, 22 Mei 1998, Habibie langsung mengumumkan kabinet baru bernama “Kabinet Reformasi Pembangunan”. Ia menganggap komposisi 36 menteri yang dilantik adalah “cerminan dari tuntutan mahasiswa,” yang sejak aksi demonstrasi pada awal Mei ’98 menuntut reformasi politik, ekonomi, dan hukum secara menyeluruh. Dua hari setelah Soeharto berhenti, desakan agenda reformasi untuk menggelar Sidang Istimewa MPR segera dijalankan. Tuntutannya: pemilihan umum “yang jujur dan bersih” cepat dilakukan, selambat-lambatnya enam sampai setahun setelah pelantikan presiden Habibie.[3] Masuknya agenda HAM secara khusus dalam tata kenegaraan melalui (TAP MPR No. XVII/MPR/1998), RAN HAM 1999-2003, TAP MPR No.IV/MPR/1999) serta membebaskan tahanan politik Soeharto, Hal tersebut berhasil menguatkan sentimen negatif rakyat terhadap peran militer dalam politik Indonesia. Namun ternyata peralihan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie hanyalah pertanda awal fase baru perebutan kekuasaan dan bukanlah penyelesaian masalah-masalah Indonesia dimasa lalu.

Gus Dur Memutus Rantai Peristiwa 65/66

Indonesia mengalami pemilihan umum secara demokratis pertama kali setelah 44 tahun pada bulan Juni 1999, atau setahun setelah Soeharto lengser dari tonggak kekuasaan. Manusia yang terpilih dalam pemilu tersebut adalah Abdurrahman Wahid (kita mengenalnya dengan panggilan Gus Dur) sebagai presiden dan Megawati Sukarnoputri (putri dari tokoh revolusi indonesia yaitu Presiden Soekarno) sebagai wakil presiden Indonesia. Gusdur adalah Presiden yang coba memutus mata rantai kebencian peristiwa 65/66, Gus Dur sendiri pada masa beliau menjabat sebagai Presiden telah memulai langkah awal sebagai menuju Ishlah atau secara istilah umum yaitu rekonsiliasi (meskipun terdapat perbedaan dalam praktik Ishlah) dengan melakukan pendekatan kultural dan dukungan moril pada eks-tapol peristiwa 65-66 serta secara pribadi sebagai presiden pernah meminta maaf pada korban peristiwa’65-66’. Bahkan sempat mewacanakan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, meskipun banyak menimbulkan pro dan kontra saat itu.[4] Sejak saat itu Indonesia mengalami perubahan dalam konstitusi, masuknya agenda HAM dalam amandemen UUD 1945, Bab X A menjadi sebuah pintu resolusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM dimasa lalu, disusul dengan UU No. 39/1999 tentang HAM, Perpu 1 th. 2000 tentang pengadilan HAM serta Pengadilan HAM (UU No. 26/2000) memberikan ruang bagi pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan. Gus Dur adalah mantan ketua kelompok gerakan Islam terbesar di Indonesia dan tokoh oposisi yang disegani, dipercaya memiliki komitmen yang mendalam terhadap demokrasi dan pluralitas masyarakat sipil. Gusdur pernah mengatakan “Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita, sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi dalam perspektif kemanusiaan, bukannya ideologis”[5]

Karena itu muncul harapan yang besar bahwa pemerintahannya akan menerapkan program-program reformasi yang jitu. Kenyataannya pemerintahan Wahid justru menyebabkan reformasi terhenti. Jika pada masa Suharto dan Habibie kaum oposisi memiliki musuh bersama yang jelas, maka pada masa pemerintahan Gus Dur semuanya menjadi kompleks dan tidak jelas. Pihak militer dan Golkar bersama beberapa partai politik lain dan tokoh–tokoh Kapitalis membentuk aliansi melawan Wahid. Kekuatan ini secara bertahap bersatu menentang Wahid dan memperlemah reformasi parlemen serta MPR. Akhirnya pada tanggal 24 Juni 2001, Wahid dilengserkan dari kursi kepresidenan dalam sidang istimewa MPR yang mencabut
mandatnya.

Megawati Membangun Kembali Militerisme

Tanda-tanda menunjukkan bahwa Megawati tidak akan lebih dari Gusdur karena ia menjadi Presiden yang didukung oleh pihak militer, sedangkan usaha suaminya yang jutawan dan koneksi politiknya mencurigakan begitu mencurigakan. Jangankan mengungkit ataupun mempunyai solusi mengenai Peristiwa 65/66, yang paling menyakitkan diperiode Megawati indonesia harus kehilangan salah satu putra bangsanya Munir Said Thalib yang kematianya meninggalkan tanda tanya. Megawati begitu sibuk mempertahankan kesatuan wilayah Indonesia. Pada 19 Mei 2003, Presiden Megawati mengirim 40.000 tentara dan mengumumkan status Darurat Militer di Aceh yang berdarah-darah. Ia mengikuti irama kendang para jenderal dan diplomatnya yang mengkondisikan perang di Aceh dengan membuat rangkaian perundingan internasional menemui jalan buntu, bahkan menangkapi para jururunding GAM, persis Jenderal De Kock menangkap Diponegoro saat berunding.[6] Masa kekuasaanya berakhir, tidak ada juga tanda-tanda kebijakan melanjutkan estafet kebijakan mengenai solusi Peristiwa 65-66 yang sebelumnya dibangun oleh Gus Dur.

SBY Satu Dekade yang Penuh Omong Kosong

Dia adalah Manusia Pertama di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat indonesia dengan mekanisme Pemilu langsung, harapan tentunya besar kepada orang ini. Tetapi dalam masa kekuasaan Susilo Bambang Yudhono, ia hampir tidak melakukan apa-apa mengenai resolusi peristiwa 65/66 kecuali berburu gelar nan hebat-hebat baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam Indonesia Update Conference 2014, ilmuwan politik asal Australia Greg Fealy menyebut SBY “disibukkan dengan penghargaan dan gelar, bahkan menunjuk ‘staf penghargaan’ yang bertugas berburu gelar.” Namun dimasanya sebenarnya Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu semula diakomodasi lewat UU 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai lembaga ekstra yudisial. UU tersebut dibuat berdasarkan Ketetapan MPR Nomor V Tahun 2000. selain mengacu pada UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Kelemahannya terdapat pada Pasal 1 angka (9), Pasal 27, dan Pasal 44, yang memberikan ruang amnesti atau pengampunan bagi pelaku pelanggaran HAM berat. Hak korban atas pemulihan pun direnggut. Tak ada jaminan persamaan di depan hukum, jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta jaminan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Atas dasar itu, negara dianggap menghilangkan kewajiban menuntut pelaku pelanggaran HAM sesuai hukum internasional. Karena itu, tiga pasal tersebut diuji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi Ketua Majelis Hakim Konstitusi kala itu, Jimly Asshiddiqie, memberikan putusan terlampau jauh dari permohonan penguji pada 7 Desember 2006. Melalui putusan Nomor 006/PUU-IV/2006, Jimly menegaskan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945. Ia menyatakan UU KKR tak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam artian batal seluruhnya.[7] Dimasanya juga Komnas HAM tengah menyelidiki peristiwa 1965 dan penembakan misterius (petrus). Bahkan pada era SBY, Jaksa Agung menolak penyidikan untuk Trisakti, Semanggi I dan II, kasus Mei 1998, kasus penculikan, aktivis 1997/1998, kasus Wasior dan Wamena, kasus Talangsari 1989 Hingga berakhir masa periodenya tidak ada terobosan kebijakan yang dilakukanya, ia terlalu sibuk dengan album-album barunya satu decade yang benar-benar berakhir dengan kekosongan akan resolusi para korban peristiwa 65/66. Akhirnya ia digantikan oleh seorang yang tampangnya begitu merepesentasikan wajah indonesia di Masa Kolonial, bukan berasal dari militer, serta punya karir birokrasi yang matang ia adalah Jokowi.

Era Jokowi dan Janji-Janji Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Kemenangan Jokowi dalam pemilu 2014 silam dianggap sebagai kemenangan rakyat kelas dua masyarakat, indonesia, ia menang cukup mudah melawan pesaingnya yang dianggap terlibat beberapa tragedy HAM pada 1998. Sebenarnya diawal kekuasaanya Janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dituangkan Jokowi dalam RPJMN 2015-2016 dan Nawa Cita. Namun, dalam tindakannya, Jokowi kontradiktif. Jokowi setidaknya merangkul tiga purnawirawan jenderal yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat.[8] Walaupun Terdapat upaya pada tahun 2015 mengadakan sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag atas peristiwa 1965-1966 yang dibentuk oleh para aktivis, penyitas dan akademisi yang pada pokonya menganggap Pemerintah Indonesia bersalah namun tindakan internasionalisasi kasus ini dianggap bertentangan dengan hukum nasional oleh pemerintah dan dianggap tidak sah.

Ringkasnya semua rencana yang terkandung dalam agenda reformasi seharusnya dipenuhi oleh para pemegang kekuasaan bangsa ini. Pada akhirnya Penyelesaian pelanggaran hak asasasi manusia berat Peristiwa 1965-1966 hanya sekedar Janji Politik setia rejim kekuasaan di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya berkepentingan agar kasus ini lekas diselesaikan, karena konflik yang terjadi sebagai warisan bencana kemanusiaan ini bisa segera terselesaikan. Hanya dengan penyelesaian kasus ini maka berbagai persoalan HAM yang berlarut-larut bisa diselesaikan. Jika tidak ada resolusi atas peristiwa tersebut, maka selamanya bangsa ini akan dirundung dosa sejarah yang ujung penyelesaianya tidak berujung bahkan dalam dua decade reformasi selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan Benedict Anderson “Selama peristiwa 65-66 tidak dihadapi, secara jujur dan terbuka, oleh manusia Indonesia, proses pengeroposan dan kekejaman akan terus terjadi.”[9] Semoga para capres yang akan bertarung 2019 nanti, akan ada yang bicara tentang penuntasan kejahatan Persitiwa 65-66 sehingga ada evaluasi terhadap dua decade reformasi.

Refrensi:

[1] Lihat Pernyataan Komnas HAM Tentang Hasil penyelidikan Pelanggaran HAM Berat 1965-1966.

[2] Lihat ELSAM, Kertas Posisi atas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, (Jakarta: ELSAM, 2004).

[3] Diakses https://tirto.id/kepresidenan-habibie-pemilu-isu-kudeta-dan-harta-cendana-cpaG pada pukul 23.12 WIB Tanggal 20 April 2018.

[4] https://news.detik.com/kolom/3663373/rekonsiliasi-1965-belajar-dari-gus-dur diakses pada tanggal 20 April 2018 Pukul 23.12.

[5] Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, (Jakarta:Wahid Institute,2006),h.157.

[6] http://www.acehkita.com/suu-kyi-dan-megawati/ Dandy Dwi Laksono diakses 20 April 2018 Pukul 00.16 WIB.

[7] Diakses https://tirto.id/menagih-janji-jokowi-menuntaskan-pelanggaran-ham-berat-ct4GPada 20 April 08.21

[8] Diakses https://tirto.id/menagih-janji-jokowi-menuntaskan-pelanggaran-ham-berat-ct4G pada 20 April 2018. Pukul 8.26 WIB.

[9] Lihat Benedict Anderson “Nasionalisme Indonesia Kini dan Masa Depan” New Left Review I/235 May June 1999. Hal 21.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s